Governance, Risk Management & Compliance

Wimboh Santoso Terpilih Jadi Ketua DK OJK

Jumat 9 Juni 2017 4:26:0

Wimboh mendapat mayoritas suara hingga 50 suara dari total 55 anggota Komisi XI DPR. Pesaingnya Sigit Pramono, bankir berpengalaman yang berkarir 35 tahun di industri keuangan, hanya mendapat empat suara.

JAKARTA, Stabilitas -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Wimboh pada Kamis (8/6/2017) malam memilih Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru, menggantikan Muliaman D Hadad. Wimboh mendapat mayoritas suara hingga 50 suara dari total 55 anggota Komisi XI DPR. Pesaingnya Sigit Pramono, bankir berpengalaman yang berkarir 35 tahun di industri keuangan, hanya mendapat empat suara.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng usai pemungutan suara mengatakan, kemenangan Wimboh memang karena pilihan masing-masing anggota Dewan. Mekeng juga mengatakan Wimboh memiliki rekam jejak yang bersih, sesuai hasil pertemuan Komisi XI dengan Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Adapun Wimboh merupakan bankir karir di Bank Indonesia (BI) yang pernah bekerja di Dana Moneter Internasional. Saat menjabat di BI, dia pernah menduduki Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012 dan selanjutnya dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.

Dalam paparan visi-misinya saat uji kelayakan dan kepatutan Senin (5/6), Wimboh banyak menekankan mengenai stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan.

Stabilitas, kata Wimboh, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 di Indonesia. Wimboh juga setuju dengan bertahannya pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dengan BI. Wimboh tidak menekankan pengaturan industri perbankan sepenuhnya harus diambil oleh OJK. "Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover," ujarnya.

Tagih Janji

Mekeng lebih lanjut mengatakan, akan menagih janji Wimboh untuk menetapkan besaran pungutan yang tidak memberatkan industri jasa keuangan. "Hal penting yang menjadi tantangan juga agar pungutan yang diminta OJK tidak membebani dan memberatkan industri," kata Mekeng.

Dia juga meminta Wimboh membangun iklim industri jasa keuangan yang sehat, serta mampu meningkatkan kontribusi lembaga pengawas dan pengatur industri jasa keuangan terhadap perekonomian nasional, terutama kegiatan ekonomi di daerah.

Saat diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi XI pada Senin (5/6) lalu, Wimboh memang mengungkapkan jika dirinya terpilih menjadi pemimpin puncak OJK, maka dia akan mengkaji kembali besaran pungutan yang diminta OJK terhadap industri.

"Nanti akan kita lihat, sebenarnya untuk jalankan OJK perlu biaya berapa, nanti kita hitung dulu, apakah pungutan itu bisa turun," kata Komisaris Utama PT. Bank Mandiri ini.

Saat ini, besaran iuran OJK adalah 0,045 persen dari total aset yang dimiliki pelaku industri keuangan setiap tahunnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

Mekeng mengatakan Komisi XI juga akan meminta Wimboh untuk meningkatkan hubungan OJK dengan lembaga keuangan internasional lainnya, mengingat Wimboh pernah berkecimpung di Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Dengan pengalamannya di IMF, dia harus mendorong banyak pembangunan, terutama pembangunan dari pinggiran, seperti Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo," ujar Mekeng.

OJK Batalkan Pendaftaran Auditor dan Kantor Akuntan Publik PT SNP

Mon, 01 Oct 2018 - "Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB..."

OJK: Hingga September Stabiltias Sektor Keuangan Terjaga

Thu, 27 Sep 2018 - OJK mencatat beberapa faktor risiko yang menjadi perhatian di antaranya adalah perkembangan suku bunga dan likuiditas global, gejolak di pasar keuangan emerging markets, dan tensi perang dagang.

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Wed, 12 Sep 2018 - Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi menjadi 407 entitas, setelah pada temuan sebelumnya Satgas menemukan 227 entitas peer to peer lendingyang beroperasi tanpa izin OJK.

OJK Beri Perlakukan Khusus Rekstrukturisasi Kredit Korban Bencana Lombok

Fri, 24 Aug 2018 - Berdasarkan kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK dan perwakilan industri jasa keuangan pada 13 Agustus 2018 ke Desa Bentek dan Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, dan data yang dikumpulkan sampai dengan 21 Agustus 2018, terdapat 39.341 debitur perbank

OJK Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan Di BPR MAMS Bekasi

Wed, 22 Aug 2018 - Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.

OJK Dukung Sektor Kelautan - Perikanan Melalui LKM Nelayan

Thu, 07 Jun 2018 - Pendampingan dan perkuatan modal kerja LKM Nelayan ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan (LPMUKP).



Non Bank

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

OJK Temukan 182 Fintech dan 10 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin

Jumlah peer to peer lendingtidak berijin yang ditemukan

Portofolio

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Masyarakat Indonesia Mulai Minati Cryptocurrency

puluhan ribu masyarakat Indonesia diklaim telah mulai t

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi