Governance, Risk Management & Compliance

Wimboh Santoso Terpilih Jadi Ketua DK OJK

Jumat 9 Juni 2017 4:26:0

Wimboh mendapat mayoritas suara hingga 50 suara dari total 55 anggota Komisi XI DPR. Pesaingnya Sigit Pramono, bankir berpengalaman yang berkarir 35 tahun di industri keuangan, hanya mendapat empat suara.

JAKARTA, Stabilitas -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Wimboh pada Kamis (8/6/2017) malam memilih Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru, menggantikan Muliaman D Hadad. Wimboh mendapat mayoritas suara hingga 50 suara dari total 55 anggota Komisi XI DPR. Pesaingnya Sigit Pramono, bankir berpengalaman yang berkarir 35 tahun di industri keuangan, hanya mendapat empat suara.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng usai pemungutan suara mengatakan, kemenangan Wimboh memang karena pilihan masing-masing anggota Dewan. Mekeng juga mengatakan Wimboh memiliki rekam jejak yang bersih, sesuai hasil pertemuan Komisi XI dengan Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Adapun Wimboh merupakan bankir karir di Bank Indonesia (BI) yang pernah bekerja di Dana Moneter Internasional. Saat menjabat di BI, dia pernah menduduki Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012 dan selanjutnya dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.

Dalam paparan visi-misinya saat uji kelayakan dan kepatutan Senin (5/6), Wimboh banyak menekankan mengenai stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan.

Stabilitas, kata Wimboh, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 di Indonesia. Wimboh juga setuju dengan bertahannya pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dengan BI. Wimboh tidak menekankan pengaturan industri perbankan sepenuhnya harus diambil oleh OJK. "Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover," ujarnya.

Tagih Janji

Mekeng lebih lanjut mengatakan, akan menagih janji Wimboh untuk menetapkan besaran pungutan yang tidak memberatkan industri jasa keuangan. "Hal penting yang menjadi tantangan juga agar pungutan yang diminta OJK tidak membebani dan memberatkan industri," kata Mekeng.

Dia juga meminta Wimboh membangun iklim industri jasa keuangan yang sehat, serta mampu meningkatkan kontribusi lembaga pengawas dan pengatur industri jasa keuangan terhadap perekonomian nasional, terutama kegiatan ekonomi di daerah.

Saat diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi XI pada Senin (5/6) lalu, Wimboh memang mengungkapkan jika dirinya terpilih menjadi pemimpin puncak OJK, maka dia akan mengkaji kembali besaran pungutan yang diminta OJK terhadap industri.

"Nanti akan kita lihat, sebenarnya untuk jalankan OJK perlu biaya berapa, nanti kita hitung dulu, apakah pungutan itu bisa turun," kata Komisaris Utama PT. Bank Mandiri ini.

Saat ini, besaran iuran OJK adalah 0,045 persen dari total aset yang dimiliki pelaku industri keuangan setiap tahunnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

Mekeng mengatakan Komisi XI juga akan meminta Wimboh untuk meningkatkan hubungan OJK dengan lembaga keuangan internasional lainnya, mengingat Wimboh pernah berkecimpung di Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Dengan pengalamannya di IMF, dia harus mendorong banyak pembangunan, terutama pembangunan dari pinggiran, seperti Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo," ujar Mekeng.

OJK Resmikan "Market Standard" Transaksi Repo Atas Efek Bersifat Ekuitas

Tue, 21 May 2019 - Market Standard ini diharapkan dapat memperjelas pemahaman mengenai prinsip perpindahan kepemilikan Efek atau "transfer of title" sebagai suatu standarisasi Repo yang diterapkan secara global dan memitigasi risiko rekarakterisasi.

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Fri, 17 May 2019 - Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech yang lolos kajian evaluasi menyeluruh oleh OJK.

Kemenkop Siap Belajar Sistem Pengawasan dari Bank Dunia dan OJK

Thu, 16 May 2019 - Dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, Kemenkop dan UKM siap belajar dari OJK dan Bank Dunia.

OJK Cabut Izin BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Wed, 15 May 2019 - Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

OJK Perkuas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis TI

Tue, 14 May 2019 - Pengembangan aplikasi OBOX dilakukan melalui dua fase. Fase pertama kepada 10 bank pilot project dan fase kedua kepada 104 bank umum secara bertahap hingga akhir Desember 2019

OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro di Jayapura

Mon, 29 Apr 2019 - Dengan keberadaan BWM yang pertama di Jayapura diharapkan bisa menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal.



Non Bank

ASM Bagikan Asuransi Mikro dan Celengan Impian Untuk Masyarakat Sentani

PT Asuransi Sinar Mas (ASM) menyelenggarakan kegiatan L

Amartha Fintek Resmi Kantongi Izin Usaha OJK

Amartha menjadi salah satu dari lima perusahaan fintech

Buana Finance Optimistis Bisnis Pembiayaan Bakal Membaik

PT Buana Finance Tbk meyakini bahwa bisnis pembiayaan k

Buana Finance Optimistis Bisnis Pembiayaan Bakal Membaik

PT Buana Finance Tbk meyakini bahwa bisnis pembiayaan k

Portofolio

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi