Governance, Risk Management & Compliance

Wimboh Santoso Terpilih Jadi Ketua DK OJK

Jumat 9 Juni 2017 4:26:0

Wimboh mendapat mayoritas suara hingga 50 suara dari total 55 anggota Komisi XI DPR. Pesaingnya Sigit Pramono, bankir berpengalaman yang berkarir 35 tahun di industri keuangan, hanya mendapat empat suara.

JAKARTA, Stabilitas -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Wimboh pada Kamis (8/6/2017) malam memilih Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru, menggantikan Muliaman D Hadad. Wimboh mendapat mayoritas suara hingga 50 suara dari total 55 anggota Komisi XI DPR. Pesaingnya Sigit Pramono, bankir berpengalaman yang berkarir 35 tahun di industri keuangan, hanya mendapat empat suara.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng usai pemungutan suara mengatakan, kemenangan Wimboh memang karena pilihan masing-masing anggota Dewan. Mekeng juga mengatakan Wimboh memiliki rekam jejak yang bersih, sesuai hasil pertemuan Komisi XI dengan Badan Intelijen Negara dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Adapun Wimboh merupakan bankir karir di Bank Indonesia (BI) yang pernah bekerja di Dana Moneter Internasional. Saat menjabat di BI, dia pernah menduduki Direktur Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012 dan selanjutnya dipercaya sebagai Kepala Perwakilan BI di New York, Amerika Serikat.

Dalam paparan visi-misinya saat uji kelayakan dan kepatutan Senin (5/6), Wimboh banyak menekankan mengenai stabilitas industri jasa keuangan dan sinergi antara OJK, Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan.

Stabilitas, kata Wimboh, sangat penting untuk memitigasi terjadinya potensi krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 di Indonesia. Wimboh juga setuju dengan bertahannya pembagian kewenangan makropudensial dan industri perbankan antara OJK dengan BI. Wimboh tidak menekankan pengaturan industri perbankan sepenuhnya harus diambil oleh OJK. "Lebih baik sinergi saja, masing-masing punya ranah di makroprudensial. Kadang malah satu sama lain bisa mengcover," ujarnya.

Tagih Janji

Mekeng lebih lanjut mengatakan, akan menagih janji Wimboh untuk menetapkan besaran pungutan yang tidak memberatkan industri jasa keuangan. "Hal penting yang menjadi tantangan juga agar pungutan yang diminta OJK tidak membebani dan memberatkan industri," kata Mekeng.

Dia juga meminta Wimboh membangun iklim industri jasa keuangan yang sehat, serta mampu meningkatkan kontribusi lembaga pengawas dan pengatur industri jasa keuangan terhadap perekonomian nasional, terutama kegiatan ekonomi di daerah.

Saat diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi XI pada Senin (5/6) lalu, Wimboh memang mengungkapkan jika dirinya terpilih menjadi pemimpin puncak OJK, maka dia akan mengkaji kembali besaran pungutan yang diminta OJK terhadap industri.

"Nanti akan kita lihat, sebenarnya untuk jalankan OJK perlu biaya berapa, nanti kita hitung dulu, apakah pungutan itu bisa turun," kata Komisaris Utama PT. Bank Mandiri ini.

Saat ini, besaran iuran OJK adalah 0,045 persen dari total aset yang dimiliki pelaku industri keuangan setiap tahunnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

Mekeng mengatakan Komisi XI juga akan meminta Wimboh untuk meningkatkan hubungan OJK dengan lembaga keuangan internasional lainnya, mengingat Wimboh pernah berkecimpung di Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Dengan pengalamannya di IMF, dia harus mendorong banyak pembangunan, terutama pembangunan dari pinggiran, seperti Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo," ujar Mekeng.

OJK Atur Kerja Sama Fintech dan Perusahaan Pembiayaan

Thu, 17 Jan 2019 - Peraturan ini mengatur cara kerja fintech dan perusahan pembiayaan dengan mengikuti skema yang diteapkan oleh perusahaan pembiayaan.

OJK: Penagihan Bisa Dilakukan Pihak Ketiga

Thu, 17 Jan 2019 - Dalam peraturan OJK, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa penagihan dapat dilakukan oleh phak ketiga dengan memperhatikan beberapa tata cara yang telah ditentukan.

Keluarkan Aturan DP 0 Persen, OJK Targetkan NPF Turun

Wed, 16 Jan 2019 - Aturan OJK mengenai DP kendaraan nol persen diharapkan dapat menekan angka gagal bayar pada tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah kredit hanya diberikan oleh perusahaan finance yang sehat.

Pertemuan di Swiss, OJK Tetapkan Risiko Pasar Basel III

Wed, 16 Jan 2019 - Pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan dari 28 negara menghasilkan dua keputusan. Salah satunya adalah penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar (minimum capital requirements

OJK Optimis Keuangan Tumbuh Positif

Sat, 12 Jan 2019 - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis tahun ini perekonomian dan sektor jasa keuangan berada dalam tren perbaikan dan diprediksikan tumbuh sebesar 5.15 persen dan inflasi yang terkendali di level 3.13 persen.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, OJK Siapkan 5 Langkah Strategis

Fri, 11 Jan 2019 - Dalam rangka menghadapi tantangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan 5 langkah srategis. Salah satunya dengan memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil.



Non Bank

Allianz Utama Indonesia Fokus Inovasi Digital dan Perkuat Bisnis Ritel di 2019

Sejalan dengan berkembangnya tren digital dalam kehidup

DanaLaut Siap Fasilitasi Pembiayaan UMK Kelautan Rp50 Miliar

Di 2019, DanaLaut berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke

BI: Alipay dan Wechat Perlu Ijin Untuk Beroperasi

Perusahaan pembiayaan asing yang bergerak di sistem pem

Shopee Dukung Aturan Pajak e-Commerce

Sebagai salah satu perusahaan e-commece di Indonesia, S

Portofolio

Hadirkan Produk Derivatif GOFX, Pasar ICDX Semakin Liquid

GOFX adalah kelompok produk derivatif komoditi, terdiri

Pemanfaatan data Dispendukcapil, KSEI: Pembuatan Rekening Lebih Mudah

kerjasama ini dilakukan untuk memperdalam pasar investa

2019, Pasar modal syariah akan lebih baik dari 2018

Perbaikan itu bukan disebabkan oleh pasar modal syariah

ASCORT ASIA: SBI Jangka Pendek Cocok untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

SBI JP merupakan alternatif pilihan investasi menarik b

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi