Governance, Risk Management & Compliance

Wujudkan Realisasi Investasi, Kepala BKPM Akui Banyak Hambatan

Rabu 5 Februari 2020 12:8:0

Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan realisasi investasi menjadi Rp886 triliun, dari realisasi investasi di 2019 sebesar Rp809,6 triliun.

JAKARTA, Stabilitas-- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Komite IV DPD RI membahas potensi dan tantangan investasi dan penanaman modal di daerah pada hari Rabu (5/2/2020).

Bahlil menyampaikan bahwa setelah bertemu dengan banyak pengusaha dan mempelajari proses kegiatan investasi di BKPM hingga saat ini, dapat menyimpulkan persoalan investasi yang ada di Indonesia bermuara pada 3 (tiga) urusan yaitu regulasi, arogansi, dan lapangan.

"Regulasi ya inilah persoalan tumpang tindih regulasi/peraturan antara pusat dan daerah. Karena tidak ada kontrol sinkronikasi dalam pembuatan regulasi. Sementara di daerah pun memiliki kewenangan untuk membuat regulasinya sendiri," ujar Kepala BKPM.

Kemudian juga ditambahkan mengenai arogansi antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki aturannya masing-masing. Memang hal ini tidak menyalahi aturan, namun juga kebijakan yang tidak sinkron ini menyebabkan terkendalanya implementasi investasi.

Ia menambahkan, hambatan terakhir yang susah dipahami adalah ‘hantu-hantu’ bisnis di lapangan.

"Yang banyak bermain dan menyusahkan adalah ‘hantu-hantu’ di lapangan. Nah yang bisa menyelesaikan ya adalah ‘hantu’ sendiri atau yang pernah menjadi ‘hantu’,"canda Bahlil menjawab pertanyaan dari Anggota DPD.

Bagi kedua pihak, pertemuan ini sangat spesial karena belum pernah dilakukan antara BKPM dengan DPD RI. Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si menyambut gembira adanya pertemuan dengan Kepala BKPM terutama di masa-masa awal kabinet baru.

Para anggota DPD menunggu hal apa yang sudah dirancang dan disiapkan BKPM selama 5 tahun ke depan. Mengingat Presiden Jokowi memberikan amanah yang besar kepada BKPM untuk meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. "Baru kali ini anggota DPD paham betapa strategisnya peran BKPM," imbuh Elviana yang menjadi pimpinan sidang.

Terkait dengan posisi BKPM terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang investasi dan penanaman modal daerah, Kepala BKPM belum dapat memberikan tanggapannya.

"Kami datang untuk silaturahmi dan menjelaskan fokus-fokus kegiatan BKPM saat ini. Kami perlu mempelajarinya (RUU) dulu,"pungkasnya.



Non Bank

Laba Bersih CNAF untuk Dividen dan Pengembangan Bisnis

RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesah

OJK Minta Lembaga Keuangan Beri Keringanan Cicilan

Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka membe

Menkeu Lantik Febrio Nathan Kacaribu Sebagai Kepala BKF

Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ini merupa

LPS Dapat Kewenangan Baru Jalankan Perppu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung penerbitan Pe

Portofolio

Kemenkeu Terbitkan SUN dengan Tenor 50 Tahun

SUN tersebut diterbitkan guna memenuhi kebutuhan pembia

Segera Diluncurkan, Kupon SBR-009 Sebesar 6.3 Persen

Instrumen Savings Bond Ritel seri SBR009 sebagai instru

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Pasar Modal Positif

IHSG masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dal

Tamasia Targetkan Jual 150 Kg Emas

CEO dan Co Founder Tamasia Muhammad Assad mengungkapkan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi