Governance, Risk Management & Compliance

Edisi 145 Juli 2018

Pembaca yang budiman

Hampir setiap ada tantangan perekonomian yang dinilai bisa membahayakan pertumbuhan, Bank Indonesia dan juga otoritas perbankan, mengeluarkan jurus regulernya: relaksasi aturan kredit konsumtif, seperti sektor perumahan atau sektor kendaraan bermotor.

Bulan Juni lalu, BI melansir aturan relaksasi aturan pemberian kredit perumahan yaitu ketentuan Loan to Value Ratio (LTV). Aturan yang akan resmi berlaku pada 1 Agustus itu akan berisi poin-poin pelonggaran LTV seperti membebaskan ketentuan LTV untuk pembelian rumah pertama untuk semua tipe. Dengan kata lain, tidak dikenakan uang muka alias DP 0 persen. Sedangkan rasio LTV untuk rumah kedua dan seterusnya 80-90 persen, kecuali untuk rumah tipe 21.

Selain itu, ada juga kebijakan pelonggaran jumlah fasilitas kredit melalui mekanisme inden serta penyesuaian aturan tahapan pencairan kredit pembiayaan. Nantinya pencairan kredit bisa menjadi maksimum kumulatif sampai 30 persen dari plafon setelah akad kredit ditandatangani. Tahapan selanjutnya saat pondasi selesai, pencairan kumulatif kredit 50 persen dari plafon. Untuk tutup atap selesai, kredit kumulatif 90 persen dari plafon.

Relaksasi ini disebut beberapa pengamat memang dimaksudkan untuk memitigasi risiko pelemahan ekonomi yang berpotensi pada gejolak ekonomi ketika pertumbuhan melemah, apalagi saat ini dibarengi dengan pelemahan rupiah. Akan tetapi, kebijakan ini juga disebut untuk mengompensasi kesulitan perbankan ketika BI menaikkan suku bunga secara drastis sebesar 1 persen dalam dua bulan berturut-turut.

Lalu apakah yang akan diperoleh oleh perekonomian setelah BI menerbitkan aturan itu, sebaliknya apa saja risiko yang bakal dihadapi perekonomian setelah aturan itu diberlakukan. Nah, Majalah Stabilitas akan mengulas masalah tersebut dalam laporan utamanya kali ini.

Pada tulisan pembuka laporan utama, kami akan mengetengahkan pembahasan mengenai dampak kebijakan itu pada kondisi makroekonomi Indonesia. Tulisan akan membahas maksud dan tujuan dari keluarnya kebijakan itu dan latar belakang dipilihnya kebijakan itu. Apakah kebijakan itu tepat dibandingkan pilihan kebijakan lain? Juga akan dibandingkan dengan kebijakan LTV tahun-tahun sebelumnya.

Pada bagian selanjutnya kami akan membahas mengenai dampak kebijakan tersebut untuk industri perbankan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi risiko. Dalam tulisan ini kami akan membeberkan respons bank dalam menjalankan aturan baru ini. Dan tak lupa pula apa risiko yang bakal dihadapi oleh bank tersebut.

Pada tulisan ketiga, akan diulas mengenai aturan itu sendiri yang dilihat dari dampaknya pada nasabah dan pihak-pihak yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Bagi nasabah, apakah aturan itu bisa diperoleh tanpa kesulitan atau malah bank tidak bisa mengeluarkan layanan tersebut karena tidak mau mengambil kredit macet?

Pada bagian selanjutnya akan diulas mengenai dampak kebijakan pada harga properti. Diperkirakan ketika kebijakan untuk membeli rumah dipermudah maka akan membuat harga properti makin melambung dan bisa menimbulkan risiko bubble bagi sektor properti. Ketika risiko bubble muncul maka akan ada ancaman baru buat perekonomian. Juga dibahas mengenai risiko para pengembang.

Last but not least kami juga akan membahasa dampak dari kebijakan tersebut pada program pemerintah sejuta rumah, meski tidak termasuk dalam cakupan kebijakan BI. Apakah kebijakan ini akan menjadi faktor pendorong atau sebaliknya akan jadi faktor penghambat?

Pembaca yang budiman. Selain laporan utama, Anda juga dapat menikmati sajian kami pada rubrik-rubrik lainnya yang tak kalah menarik dan menginspirasi, terutama bagi pihak-pihak yang berminat pada isu-isu manajemen risiko.

Selamat membaca.


Non Bank

OJK: Kemajuan Teknologi Finansial Perlu didukung SDM yang Handal.

Berdasarkan data World Bank, dari jumlah 157 negara, In

Presiden Jokowi: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan yang Akomodatif

Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, aga

Bhinneka Life Gelar Literasi Keuangan untuk Guru Se-Yogyakarta

Mengajak peran serta para guru mata pelajaran ekonomi d

Mandiri Inhealth Tangani 447 Kasus di Asian Games 2018

Bukti dukungan Mandiri Inhealth dalam ajang Asian Games

Portofolio

OJK Dorong Pertumbuhan Industri di Daerah Melalui Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perusahaan

Ini 57 Entitas Yang Aktivitasnya Dilarang Satgas Waspada Investasi OJK

Imbauan ini dikeluarkan mengingat entitas tersebut tida

Gandeng China Galaxy Securities, CIMB Awali Bisnis Pialang Saham di Asia

Usaha patungan berpeluang tumbuh untuk mendukung aktivi

Menkeu Berharap Pemda Manfaatkan Investasi untuk Bangun Daerah

Menkeu mencontohkan daerah Halmahera Utara dan Tabanan

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi