Governance, Risk Management & Compliance

Edisi 166 April 2020

Pembaca yang budiman,

Pandemi Covid-19 memang telah memaksa hampir semua negara di dunia untuk mengeluarkan kebijakan di luar kebiasaannya, salah satunya dengan menyuntikkan dana yang massif kepada perekonomian. Indonesia sendiri memiliki kebijakan stimulus yang mencapai Rp405 triliun untuk menyelamatkan perekonomian dari keterpurukan.

Akan tetapi, langkah-langkah penyelamatan yang melibatkan dana super-raksasa itu bukannya tidak menyimpan bom waktu sama sekali. Potensi praktik-praktik koruptif dan juga penyelewengan di balik kebijakan itu bahkan sudah bisa terendus. Apalagi sejak awal, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meminta kekebalan hukum sesaat setelah pemerintah menerbitkan aturan darurat untuk menangkal dampak virus corona dalam perekonomian.

Selain itu program-program lain yang juga diterbitkan dengan menggunakan payung hukum Perpu No 1 tahun 2020 itu juga menyimpan risiko moral yang tidak kecil. Ambil contoh program Prakerja yang menggandeng start up digital yang sedari awal sudah tersandung konflik kepentingan. Atau kebijakan relaksasi kredit usaha rakyat yang juga berpotensi moral hazard. Kebijakan relaksasi di sektor keuangan juga menyimpan risiko yang serupa.

Nah, Stabilitas berencana untuk mengangkat hal itu dalam laporan utamanya untuk edisi ini.
Pada tulisan awal kami akan mengulas soal peran pemerintah dalam mengatasi masalah dalam perekonomian. Termasuk untuk menangkal dampak krisis wabah virus corona pada perekonomian. Memang dibutuhkan kebijakan untuk tetap memastikan ekonomi bergerak dan yang utama adalah rakyat selamat. Tetapi hal itu bukan alasan untuk membuat kebijakan yang buruk dan menghabiskan uang pembayar pajak dengan cara tidak efektif.

Pada tulisan berikutnya akan dibahas mengenai isi Perpu No 1 2020 dan potensi terjadinya kebijakan yang akan menimbulkan risiko moral dan menyalakan bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Terutama pada pasal yang menyatakan kebijakan pemerintah tidak bisa dipidana. Apa risiko dari pasal tersebut di masa depan?

Kami juga akan membahas kebijakan relaksasi di sektor keuangan baik bank dan non bank yang berpotensi moral hazard, baik yang dilakukan perusahaan, maupun yang dilakukan nasabah. Juga akan dibahas langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pengelola perbankan dan sektor keuangan.

Berikutnya kami juga akan membahas kebijakan stimulus pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pelaku di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Serta tak lupa juga pada program kredit usaha rakyat (KUR) yang berpotensi menimbulkan moral hazard.

Selanjutnya kami juga akan membahas salah satu kebijakan pemerintah dalam penerbitan kebijakan kartu prakerja yang menuai kontroversi itu. Mulai dari penunjukkan mitra pemerintah yang start up itu hingga bagaimana dana pemerintah sebesar triliunan itu dihabiskan dalam sesuatu program yang sejatinya bisa didapatkan secara gratis secara online.

Sementara itu pada tulisan-tulisan lainnya yang kami tampilkan di rubrik regular, kami juga menampilkan pembahasan isu-isu yang tengah diperbincangkan di industri keuangan. Tentu pembahasannya kami lakukan dari sudut pandang manajemen risiko.

Pembaca yang budiman, dalam kondisi kehidupan yang masih diliputi ancaman Covid-19, marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Sambil terus menyesuaikan diri dengan kehidupan new normal.
Selamat membaca.


Non Bank

Menkeu Tetapkan Aturan Penjaminan untuk UMKM dalam Rangka PEN

Selain penjaminan, melalui PMK ini pemerintah juga memb

Menkeu Tetapkan Aturan Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Mitra

Sri Mulyani menetapkan empat bank mitra untuk penempata

AAJI: Pembayaran Klaim Meningkat di Tengah Pandemi Corona

Pembayaran Total Klaim dan Manfaat naik sebesar 4,1%, y

Pengamat Sebut Investasi di Indonesia Masih Menarik

Kondisi fundamental yang baik membuat investor asing ke

Portofolio

Selidiki Kasus Jiwasraya, Internal BPK Dinilai 'Terbelah'

Yang menarik, langkah pelaporan yang ditempuh oleh Agun

Tawarkan SBN, PermataBank: Manfaatkan Potensi Reksadana dan ORI 017

Data riset Bank Permata soal kepemilikan asing pasar ob

Berharap Pada Prospek Saham BUMN

Saham-saham Bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN

Interview

Glen Alexander Winata: Utamakan Proteksi Nasabah, Komisi Pasti Mengikuti

Pada awalnya, kebanyakan agen asuransi pemikirannya sel

Pengamat Syariah: Dorongan Pemerintah Adalah Kunci

"Pemerintah itu harus ada inisiatif, misalnya proyek Rp

Tren Kendaraan Komersial Menurun

Harga komoditas global yangterus berada di level terend

Satelit adalah Kekuatan BRI

Jalan sejarah sedang ditapaki oleh Bank Rakyat Indonesi

Riset

INDEF: Reformasi Agraria butuh Regulasi

payung hukumnya untuk membagikan kan harus ada. Payung

Tidak Merata, Pulau Jawa Dominasi Pertumbuhan Negara

Apabila sumber pertumbuhan dapat lebih tersebar maka ke

Inklusi Keuangan Meningkat Jadi 67,82 Persen

Indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat pada angka

Tax Amnesty Berpotensi Masuki Jilid II

Tax amnesty itu diperpanjang katakanlah setahun lagi bi