• Sabtu, 20 September 2014 | 18:57:49
  • Lastupdate: 2014-09-19 21:48:00
Stabilitas

Ditjen Bea Cukai Kaji Pengenaan Cukai Baru

Oleh: Romualdus San Udika» Selasa, 31 Mei 2011 | 07:27:42
Dibaca: 238 Komentar: 1

Kantor Ditjen Bea Cukai Kementrian Keuangan

Jakarta - Direktorat Bea Cukai (BC) Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji cukai baru yang akan dikenakan pa beberapa produk penyedap makanan dan minuman.

"Belum bisa disampaikan, karena masih dalam pengkajian," kata Dirjen BC Agung Kuswandono ketika ditemui usai rapat di kantor Kemenkeu, Senin (30/5).

Meski mengakui adanya kajian terhadap cukai baru, Agung enggan menguraikan cukai yang sedang dikaji tersebut. "Masih dikaji, karena itu belum bisa disampaikan," kilahnya.

Menurut informasi, penyedap rasa dan beberapa unsur makanan dan minuman merupakan diantara yang sedang dikaji untuk dikenakan cukai. Agung juga menolak mengomentarinya. "Ada banyak, semua dikaji."

Penyedap rasa atau Mono Sodium Glutamat (MSG) diduga sebagai salah satu barang yang akan dikenakan cukai karena MSG memiliki dampak yang tidak menyehatkan jika digunakan secara berlebihan.

Menanggapi hal itu, Agung kembali enggan mengomentarinya. "Belum bisa disampaikan karena masih dalam kajian," kata Agung sembari bergegas masuk kedalam kendaraan dinasnya.

Berita lain di rubrik ini

Ada 1 komentar untuk artikel ini

Mahasiswa prodip 1 kepabeanan dan cukai
Selasa, 12 Juli 2011 | 09:05:13
Saya sangat mendukung hal tersebut karena MSG memiliki 4 karateristik pengenaan BKC. Berbagai sumber juga mengatakan bahwa MSG(sodium+glutamat)berdampak buruk bagi kesehatan bahkan memicu penyakit kanker

Berikan komentar

Nama
Alamat email
Komentar
 
Kirim
Reset
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Dalam situasi pemilihan umum, seperti di Indonesia sekarang ini, wajar saja bila ada negara dan perusahaan yang menunda kerjasama diplomatik atau kerjasama bidang ekonomi, ... selengkapnya »
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Kelahiranny... selengkapnya »
Memang tidak ada yang pasti di atas bumi ini. Apalagi di Indonesia. Terutama soal kebijakan. Belum satu bulan, pemerintah telah memastikan akan mengubah sejumlah asumsi mak... selengkapnya »

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player